Rakyat Lampung Online

Home Super School Disdik Larang Sekolah Jual LKS

Disdik Larang Sekolah Jual LKS

Email Cetak PDF
AddThis Social Bookmark Button

BANDARLAMPUNG-Dinas Pendidikan Lampung menegaskan perihal larangan bagi pihak sekolah mulai dari SD hingga SMA sederajat menjual lembar kerja siswa (LKS) karena melanggar aturan dan memberatkan orangtua siswa.

"Aktivitas jual beli LKS di sekolah sangat memberatkan orangtua siswa, sementara LKS itu tidak serta-merta dapat menunjang prestasi belajar siswa," kata Sekretaris Disdik Provinsi Lampung Effendi Rachmat,kemarin (14/3).

    Larangan tegas tersebut akan disampaikan melalui surat edaran kepada pihak sekolah berikut ketentuan dan sanksinya.

    Larangan itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana pada Pasal 181 disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

    "Yang dibolehkan adalah LKS tersebut dibuat guru atau melalui musyawarah guru mata pelajaran terkait. Dan dalam aturannya, dana BOS juga dapat dimanfaatkan untuk LKS oleh guru guna menunjang aktivitas belajar siswa, sehingga siswa sama sekali tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun terkait LKS itu," tambahnya.

    Diterangkan Effendi bahwa guru tidak memperjualbelikan serta tidak menjadikan LKS sebagai materi utama dalam pembelajaran dan bahan pekerjaan rumah (PR) siswa. "Jika memang ingin menggunakan LKS, maka harus dibuat sendiri oleh guru bidang studi bersangkutan," katanya.

    Ia melanjutkan, khusus untuk SD dan SMP negeri juga tidak dibenarkan melakukan pungutan dengan alasan apa pun, kecuali RSBI dengan ketentuan memiliki persetujuan dari bupati.

    KCD pendidikan di kecamatan juga diminta untuk melaporkan bila ada sekolah yang melanggar ketentuan tersebut. "Jika ditemukan ada pungutan dan aktivitas jual beli LKS di sekolah, maka kepala sekolah akan diberi sanksi sesuai PP Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS," ujarnya. (sms)


LKS. Marak penjualan lembar kerja siswa yang dilakukan oleh pihak sekolah. Hal tersebut, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.(Foto Ist)
 

Beri Komentar

Redaksi menerima komentar terkait berita yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim.
Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, pornografi atau berbau SARA.


Security code
Refresh


Berita Utama

Otonomi Daerah

Korem Bekali Prajurit TNI Ilmu Hukum
article thumbnailMETRO-Upaya meminimalisir pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dijajaran Korem...

User's Online

Ada 121 tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterHari Ini4718
mod_vvisit_counterKemarin4309
mod_vvisit_counterMinggu Ini15239
mod_vvisit_counterMinggu lalu20997
mod_vvisit_counterBulan ini50863
mod_vvisit_counterBulan Lalu122782
mod_vvisit_counterJumlah3596162

Your IP: 54.204.215.209
 , 

Berminatkah anda beriklan di situs ini?