Rakyat Lampung Online

Home Pilkada Diakibatkan Pembagian Tugas yang tak Jelas

Diakibatkan Pembagian Tugas yang tak Jelas

Email Cetak PDF
AddThis Social Bookmark Button

JAKARTA-Kepala daerah jalan ke ke kanan, sementara wakil kepala daerah jalan ke kiri, secara langsung memunculkan fenomena pemerintahan yang terbelah atau divided government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan yang terbelah ini muncul dalam wujud tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menimbulkan fragmentasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kepala daerah jalan ke ke kanan, sementara wakil kepala daerah jalan ke kiri," ujar anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

    Kata Miryam, fenomena inilah yang kemudian melahirkan persaingan yang tidak sehat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada berikutnya yang menimbulkan pecah kongsi, dan majunya kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pasangan masing-masing.

    "Bahkan seperti pada kasus Provinsi DKI Jakarta, wakil kepala daerah terpaksa harus mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya," tambahnya.

    Fraksi Partai Hanura menilai ada celah dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 56 yang mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

    Pencalonan secara berpasangan ini menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah merasa dirinya pihak yang memiliki kontribusi sama dalam memenangkan kompetisi pemilihan kepala daerah secara langsung.

    Selain itu, menurut Fraksi Partai Hanura, perpecahan kongsi ini lebih disebabkan karena tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang seharusnya diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

    "Selama ini sebagaimana yang terjadi di level nasional wakil kepala daerah hanya menjalankan kewenangan seremonial dan kewenangan substantif, yaitu kewenangan dalam bentuk menggantikan kepala daerah jika berhalangan. Ini sangat ironis karena sama dengan membiarkan pemborosan anggaran negara untuk membiayai wakil kepala daerah," tuturnya.(net)

 

Beri Komentar

Redaksi menerima komentar terkait berita yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim.
Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, pornografi atau berbau SARA.


Security code
Refresh


User's Online

Ada 117 tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterHari Ini493
mod_vvisit_counterKemarin2418
mod_vvisit_counterMinggu Ini2911
mod_vvisit_counterMinggu lalu24434
mod_vvisit_counterBulan ini62969
mod_vvisit_counterBulan Lalu122782
mod_vvisit_counterJumlah3608268

Your IP: 54.226.168.96
 , 

Berminatkah anda beriklan di situs ini?