Rakyat Lampung Online

Home Otonomi Daerah Lamsel - Pesawaran - Pringsewu Survei, Komisi A Desak Pemkab

Survei, Komisi A Desak Pemkab

Email Cetak PDF
AddThis Social Bookmark Button

PESAWARAN-Komisi A DPRD Pesawaran mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menghentikan pembangunan gedung yang menyalahi peraturan perundang-undangan di kabupaten setempat. Pasalnya, berdasar survei yang dilakukan komisi A mengenai ketertiban perizinan, masih banyak ditemukan bangunan yang disinyalir melanggar peraturan perundang undangan tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Pesawaran Ramadiansyah mengatakan, seharusnya dinas terkait tidak mengeluarkan izin pembangunan yang bertentangan dengan aturan. Salah satu di antaranya, lanjut, Rama, pembangunan Perumahan Kriya Dalem di Desa Sukamarga Kecamatan Gedongtataan. Dimana, perumahan tersebut dibangun di atas lahan kurang lebih satu hektar, yang merupakan lahan sawah produktif.

    "Sawah itu sudah masuk daerah irigasi provinsi, Sungai Way Padangratu. Sudah ada ketentuan pertanian, sudah ada bahwa ini adalah daerah irigasi berkelanjutan," ungkapnya sembari menunjuk lahan tersebut saat survei ketertiban izin bangunan, kemarin (6/8).

    Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPR Pesawaran Johnny Corne mengatakan, pengalihan fungsi lahan pertanian itu memerlukan izin yang lebih rumit. Dan itu, terus Johnny, diatur dalam UU 41 No 29 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diturunkan dalam PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. "Izinnya harus dari Kementerian Pertanian, dan melalui rekomendasi dinas setempat," ujarnya.

    Menurut Johnny, terbitnya aturan tersebut sebagai langkah pemerintah untuk melindungi lahan tanaman pangan yang semakin tergusur pembangunan gedung. Peraturan itu, tambahnya, dipertegas dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 41 Tahun 2011 tentang RTRW. "Dalam Pasal 103 Ayat 4 tidak diperkenankan mengalihfungsikan lahan tanaman pangan basah," tukasnya.

    Johnny membenarkan, jika secara kepemilikan lahan tersebut merupakan milik perseorangan. Namun, terang politis Partai Golkar ini, semua harus kembali ke aturan, bahwa lahan itu tidak dapat dialih fungsikan sesuai kehendak pemilik. "Sebab jika semua (pemilik sawah) berpikir seperti itu, semua lahan tanaman pangan akan habis," tegasnya.

    Terpisah, Direktur Perumahan Kriya Dalem Agus, saat dihubungi melalui ponsel pekerja keamanan yang bertugas di lokasi pembangunan perumahan tersebut mengatakan, izin yang dikantongi baru sebatas UKL IPL. IMB-nya pun dalam proses terbit meski sudah membangun pagar keliling perumahan. "Masih dalam proses," dalihnya.

    Dan kepada Jhony, Agus mengatakan bersedia memberi salinan izin usahanya tersebut. Tak hanya perumahan itu, Komisi A DPRD Pesawaran juga menyoal pembangunan stasiun pengisian tabung gas elpiji di tepi Jalan Lintas Barat Kecamatan Gedongtataan, serta pembangunan ruko diseberangnya, yang disinyalir menyalahi aturan karena didirikan di atas lahan sawah. "Pemerintah harus peka akan hal ini," tandasnya. (bam)

 

Beri Komentar

Redaksi menerima komentar terkait berita yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim.
Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, pornografi atau berbau SARA.


Security code
Refresh