Rakyat Lampung Online

Sosialisasi UU KDRT

Email Cetak PDF
AddThis Social Bookmark Button

BLAMBANGANUMPU-Tim Penggerak PKK Waykanan bersama GOW dan Dharma Wanita setempat menggelar sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di GSG setempat, kemarin (29/12). Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Ibu ke-83 dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-12 tingkat Kabupaten Waykanan 2011.

Ketua TP PKK Waykanan Ny Rina Bustami mengatakan, diharapkan sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaksanakan ini dapat berguna terutama bagi kaum suami dalam membina rumah tangga, agar dapat rukun dan damai sehingga kekerasan yang terjadi dalam keluarga tidak terjadi.

    Sementara, Bupati Waykanan Bustami Zainuddin yang diwakili Asisten II Bunyamin Sidik menandaskan, pada era globalisasi seperti saat ini, peran wanita tidak lagi hanya sebagai pendamping suami atau ibu rumah tangga saja, tapi juga memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan kaum pria. ”Seperti yang kita lihat bersama, bahwa wanita-wanita saat ini telah mampu menunjukkan kemampuannya di berbagai sisi kehidupan, baik di dunia usaha, pemerintahan maupun politik,” tuturnya.

    Untuk itu, sambung Buyamin, organisasi wanita diharapkan senantiasa dapat terus menggali dan merumuskan ide-ide baru dan merumuskan kiat-kiat baru serta mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dalam kehidupan kaum wanita dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam rangka mengembangkan potensi organisasi wanita yang tergabung di dalamnya. ”Dan inilah keinginan pemerintah dalam rangka suksesnya program penyetaraan gender yang sedang berjalan, salah satunya melaui kegiatan sosialisasi pada hari ini (kemarin),” tandasnya.

    Untuk diketahui, selama hampir lima tahun terakhir ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004).

    Batasan pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam UU tersebut adalah, “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. (pasal 1 ayat 1).

    UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

    Domestic violence atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga] juga dikenal sebagai tindakan pemukulan terhadap istri, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap pasangan, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan dalam keluarga. (wan)

 

Beri Komentar

Redaksi menerima komentar terkait berita yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim.
Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, pornografi atau berbau SARA.


Security code
Refresh