Rakyat Lampung Online

Home Berita Utama Berita Utama Mendagri: “Jika UU Pilkada Cepat Selesai, Pilgub 2013!”

Mendagri: “Jika UU Pilkada Cepat Selesai, Pilgub 2013!”

Email Cetak PDF
AddThis Social Bookmark Button
KPUD Provinsi Serahkan Draf Anggaran ke Pemprov Pekan Ini
BANDARLAMPUNG–Kepastian jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung ternyata bergantung kepada pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada (pengganti UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004).

    Karena, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, jika UU Pilkada selesai dalam waktu dekat ini, maka pelaksanaan pilgub di Lampung (termasuk juga Jawa Timur) dapat dimajukan. Dengan arti, sesuai dengan jadwal dari KPU yaitu tahun 2013.

    "Kalau UU ini cepat selesai, itu (pilgub) bisa kami majukan. (Seperti) Jatim itu kan habisnya Februari 2014, bisa kita majukan ke 2013," kata Gamawan di Jakarta.

    Untuk Pilgub Lampung sendiri, mendagri malah mengaku gubernurnya (Sjachroedin ZP) telah mengirimkan surat persetujuan (Pilgub 2013). Nah, mendagri menegaskan, jika benar bisa dilakukan (2013), maka pemerintah akan mencari landasan hukumnya. “Tapi (khusus) untuk Jatim, bisa dimajukan kalau sesuai UU," sambungnya.

    Mendagri menandaskan, sebenarnya tidak hanya Jatim dan Lampung saja yang bisa dimajukan, tapi juga daerah-daerah lain. “Semua (daerah) kok. Kan ini akan pilkada serentak," tandas mantan gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu.

    Untuk diketahui, RUU Pilkada saat ini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR RI. Direncanakan, pilkada serentak diberlakukan mulai tahun 2021. Namun jika RUU ini bisa disahkan dalam waktu cepat, maka mulai Pilkada 2013, diberlakukan ketentuan baru.    

    Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP membantah kalau dibilang sudah setuju akan rencana itu. Oedin -sapaan Gubernur Sjachroedin menjelaskan, dirinya tetap menunggu keputusan resmi dari mendagri. “Itu isu, biarkan saja, saya belum kirim surat. Sekarang ini dipikirkan saja dulu untung dan ruginya pelaksanaan pilgub dimajukan atau dimundurkan. Katanya kan mau menyatukan pilkada, lalu kenapa tidak?,” cetusnya.

    Menurutnya, kalau pilgub dilaksanakan 2013, paling hanya dilakukan dua provinsi saja yakni Lampung dan Jatim. Tapi, kalau dimundurkan, justru lebih banyak keuntungannya karena bukan hanya dua provinsi saja, tapi gabung dengan 8 kabupaten/kota lainnya.

    “Sekarang kalau dimundurkan apa masalahnya, justru kan banyak keuntungannya kalau pilgub dilaksanakan 2015. Selain bisa sharing anggaran, pemilihnya juga bisa fokus, jadi mereka tidak bisa loncat-loncat setelah pilih di kabupaten ini, kemudian pindah kesana. Begitupula calon yang ikut dalam pilkada, kalau sudah maju mencalonkan diri jadi bupati tidak bisa mencalonkan jadi gubernur karena waktunya bersamaan dan calonnya jadi mengerucut, jadi tidak ada masa jabatannya yang baru di tengah berjalan, sudah berhenti,” urainya.

    Sementara bila pilgub dilaksanakan 2013, lanjut Oedin, justru keuntungan pribadi yang didapatnya. Sebagai gubernur, dirinya bisa saja mengarahkan pegawainya untuk memilih salah satu calon. Makanya, gubernur kembali berpesan lebih baik dikaji betul untung dan ruginya daripada sibuk membicarakan tapi tidak selesai-selesai.

    Di lain sisi, KPUD Provinsi Lampung mengagendakan akan menyerahkan rancangan anggaran pilgub tahun 2013 kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Lampung, pada akhir pekan ini.

    Menurut Ketua KPUD Provinsi Lampung Nanang Trenggono, dari hasil rapat koordinasi pihaknya, awal pekan ini, telah dihasilkan keputusan anggaran pilgub yakni Rp150 miliar untuk satu putaran. Dan hasil rapat koordinasi tersebut akan diplenokan Jumat (21/9) besok. “KPUD provinsi akan memplenokan anggaran pilgub tersebut dan selanjutnya draf anggaran tersebut akan langsung dikirim ke Pemprov dan DPRD,” jelas Nanang, kemarin (18/9).

    Dikatakannya, draf yang akan diserahkan ke pemrov tersebut belum termasuk untuk putaran kedua. ”Putaran kedua belum dibahas, tapi kalau merujuk pada Pilgub 2008, sekitar Rp40 miliar (biaya putaran dua),” sebutnya.

    Mengenai dana Rp150 miliar itu sendiri, jelasnya, sebagian besar habis untuk honor penyelenggara mulai dari tingkat bawah. “Sekitar 60 persen anggaran untuk honor, 40 persennya untuk pos yang lain seperti sosialiasi dan cetak surat suara,” rincinya.

    Nanang berharap, Pemprov dan DPRD Lampung nantinya bisa menyetujui anggaran dan waktu tahapan pilgub yang akan mereka ajukan. Dengan demikian, imbuhnya, maka Pilgub Lampung bisa berjalan sukses dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

    “Saat ini kami terus mengadakan diskusi dengan Pemprov Lampung untuk menemukan titik temu dan kesepahaman mengenai pelaksanaan pilgub di tahun 2013. Kami masih optimistis Pilgub Lampung bisa digelar tahun 2013 ini,” pungkasnya. (aqu/ben/dtc)

 

Beri Komentar

Redaksi menerima komentar terkait berita yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim.
Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, pornografi atau berbau SARA.


Security code
Refresh


Otonomi Daerah

Korem Bekali Prajurit TNI Ilmu Hukum
article thumbnailMETRO-Upaya meminimalisir pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit dijajaran Korem...

User's Online

Ada 136 tamu online

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_counterHari Ini1863
mod_vvisit_counterKemarin3673
mod_vvisit_counterMinggu Ini11320
mod_vvisit_counterMinggu lalu24434
mod_vvisit_counterBulan ini71378
mod_vvisit_counterBulan Lalu122782
mod_vvisit_counterJumlah3616677

Your IP: 54.80.12.147
 , 

Berminatkah anda beriklan di situs ini?