PESAWARAN–RAPBD Kabupaten Pesawaran TA 2012 akhirnya dibahas ulang. Hal ini menyusul kesepakatan yang dicapai antara pihak eksekutif (pemkab) dengan pihak legislatif (DPRD) Kabupaten Pesawaran. Eksekutif juga menyanggupi akan merevisi seluruh ajuan rencana kerja anggaran (RKA).
Ketua DPRD Pesawaran Toto Sumirat menegaskan, pihaknya menjadwalkan pada Senin mendatang (13/2) untuk melakukan pembahasan RAPBD. “Saya siap untuk memimpim pembahasan RAPBD. Dan menunggu kesiapan eksekutif untuk mempersiapkan RKA-nya,” ujar Toto.
Anggota Badan Anggaran (Banang) Johnny Corne menimpali, pihak eksekutif menerima permintaan dari Fraksi PDIP untuk membahas kembali RAPBD 2012 yang telah berjalan sekitar separuh satker yang ada di kabupaten setempat. Pasalnya, dalam pembahasan anggaran satker, banyak kepala satker dan seluruh tim pembahasan anggaran daerah (TPAD) belum menandatangani RKA yang diajukan. Sehingga, anggota Banang menilai, tidak ada pertanggungjawaban dari pengajuan RKA tersebut.
Dalam pembahasan nantinya, sambung Johnny, seluruh RKA juga harus sudah ditandatangani oleh seluruh kepala satker dan TPAD yang terdiri dari kepala Bappeda, kepala Dispenda, dan kabag Keuangan.
“Rencananya, setelah eksekutif merevisi seluruh anggaran kegiatan mereka, maka Senin (13/2) kami akan membahas dan menyelesaikan serta segera mengesahkan APBD 2012,” tuturnya.
Menanggapi penjadwalan ulang pembahasan RAPBD 2012, Asisten II Kabupaten Pesawaran yang juga selaku tim Banang Eksekutif Fredi mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang ada. Jika ada anggaran kegiatan di satuan kerja yang tidak sesuai, kata dia, maka sesuai tupoksi Banang yang akan melihat dan pemkab akan sesuaikan. “Kalau ada yang tidak sesuai, maka kami sesuaikan,” singkat Fredi.
Sementara itu, sejumlah massa dari Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Pesawaran (FKLMP) dan tokoh adat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat. Mereka menuntut RAPBD 2012 harus dibahas dengan teliti dan program dan kegiatan yang ada harus pro rakyat.
Koordinator FKLMP Saprudin Tanjung mengatakan, anggota Banang juga harus membongkar program-program yang tidak pro rakyat. Setelah itu terlewati, baru kemudian RAPBD tahun anggaran 2012 harus segera disahkan.
“Kami tanya, mengapa program-program banyak yang tidak pro rakyat, kemudian program tersebut kenapa bisa lolos untuk dari pembahasan. Jika tidak becus, ketua DPRD silakan mundur saja,” cetus Tanjung dalam orasinya.
Selain itu, FKLMP pun menyoroti, dalam berkas rancangan kerja anggaran (RKA) yang akan dibahas di Banang tidak ada cap basah tandatangan kepala satuan kerja (satker) dan tanda tangan serta cap basah tim panitia anggaran. “Sudah semestinya, RKA harus ditandatangani, karena itu merupakan bukti pertanggungjawaban. Tetapi kalau tidak ditandatangani siapa yang bertanggung jawab, artinya terlihat adanya unsur kesengajaan yang dibuat untuk kepentingan pribadi,” tandas Tanjung.
Akan tetapi, lanjut Tanjung, pengesahan APBD 2012, merupakan harga mati serta harus disahkan. FKLMP menilai saat ini belum terlambat dan masih ada waktu. Akan tetapi, terus Tanjung, program yang tidak pro rakyat harus dirombak dan anggaran yang tidak sesuai harus dirubah. “Masyarakat Pesawaran sangat mengingikan itikat baik dari eksekutif dan legeslatif demi rakyat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” tukasnya.
Pasal Penghinaan, Bupati Aries Sandi Dilaporkan ke Polda
Dari Bandarlampung dilaporkan, Ketua Forum Pemersatu Penggagas Kabupaten Pesawaran (FPPKP) Mualim Taher melaporkan Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra atas pernyataannya dianggap telah melecehkan Gubernur Sjachroedin ZP.
Ditemani oleh kuasa hukumnya, Marten Johan Latuputty dari Kantor Hukum Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Lampung, Mualim datang ke Mapolda Lampung sekitar pukul 10.00 wib. Laporannya sendiri berupa tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik.
Kepada wartawan, Mualim mengatakan, penghinaan dan pencemaran gubernur ini dilakukan Aries Sandi saat acara bedah rumah di Kabupaten Pesawaran pada 26 Januari 2012 lalu.
“Ini tidak wajar. Kenapa, karena gubernur merupakan pemimpin tertinggi untuk Lampung. Sedangkan Bupati Pesawaran Aries Sandi mengucapkan kata-kata tidak etis saat memberi sambutan di hadapan masyarakat di Desa Baturaja Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran pada Kamis (26/1), dalam acara bedah rumah warga,” ungkapnya.
Mualim mengaku dalam laporan tertuang dalam nomor laporan polisi TBL/58/2012-01-25/SPKT itu, pihaknya juga melampirkan barang bukti berupa rekaman suara pidato Aries Sandi yang dianggap menghina gubernur.
“Semua warga negara berhak melaporkan apa pun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ke aparat yang berwenang. Dengan dasar tersebutlah saya mengadukan Bupati Pesawaran Aries Sandi ke Polda Lampung,” ujar Mualim.
Ia pun mengaku, langkahnya ini tidak diketahui oleh Gubernur Sjachroedin ZP. “Saya laporan bukan atas perintah gubernur. Ini murni rasa ketidakterimaan saya atas penghinaan yang dilakukan oleh Aries Sandi kepada gubernur,” tegasnya. Sayangnya, terkait laporan ini, Bupati Pesawaran Aries Sandi belum bisa dikonfirmasi. (one/cr3)
SOAL PESAWARAN. Jalannya unjukrasa FKLMP yang menuntut pembahasan RAPBD Pesawaran di depan gedung DPRD setempat yang mendapat pengawalan ketat dari petuasg Satpol PP. Di lain sisi, Ketua FPPKP Mualim Taher usai melaporkan Bupati Pesawaran Aries Sandi atas tuduhan penghinaan gubernur, di Mapolda Lampung, kemarin (7/2).(Foto Ardiansyah/Bambang T)
Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, pornografi atau berbau SARA.