BANDARLAMPUNG – Aksi masa di setiap kabupaten/kota tuntutan rakyat dari berbagai daerah agar penyelenggara menggelar ulang Pilkada Lampung, nampaknya menemui titik terang. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung memastikan bila penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih ditunda.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih Pilkada tahun 2018 tertunda menunggu hasil gugatan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 1 Ridho-Bachtiar dan paslon nomor urut 2 Herman-Sutono telah mengajukan gugatanya ke MK, dan telah diterima KPU Lampung.

“Dengan adanya gugatan sengekta pilgub Lampung 2018 ini otomatis penetapan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung lampung terpilih ditunda menunggu hasil, keputusan di MK,” kata Nanang di KPU Lampung, Selasa (11/7).

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 1, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri dan paslon 2, Herman HN-Sutono, resmi mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ridho mendaftar sekitar pukul 10.01 Wib dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 47/1/PAN.MK/2018, tertanda Nama Pemohon H. Muhammad Ridho Ficardo, S.PI., M.Si. & Bachtiar Basri, S.H., M.M. (Nomor Urut 1) dengan Nama Termohon KPU Provinsi Lampung. Sedangkan Herman HN -Sutono sekitar pukul 12.00 dengan APPP Nomor. 51/1/PAN.MK/2018. “Ya benar, jam 10 tadi paslon 1 mendaftarkan gugatan ke MK dan nomor 2 baru jam 12 nya tadi,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, Rabu (11/7/2018).

Menurutnya, Karena adanya gugatan di MK pada hari ini, maka proses penetapan paslon gubernur terpilih menunggu MK. “Yang sudah diregistrasi yang nomor urut 1, yang 2 juga tadi jam 12. 00 an, mungkin sudah diregister, tapi nomornya kita belum diberitahukan, untuk yang nomor 2,” kata Nanang.

Karena adanya gugatan di MK tersebut, kata Nanang biasanya ada proses konsultasi, apakah ada kekurangan atau pun tidak dari kelengkapan berkas berkas yang diajukan. “Kemudian baru pihak-pihak dipertemukan, atau dilihat legal standingnya. Kalau tidak bisa dilanjutkan berarti di dismis,Jadi tunggu MK, ” ungkapnya.

Lanjut Nanang pihaknya diberitahukan secara resmi oleh KPU RI terkait dengan gugatan itu.

“Hari ini makanya, Divisi Hukum KPU RI, sudah kumpulkan data data, bagi yang bersengketa Pilkada, itu digunakan untuk persidangan di MK nanti, ” tegasnya. Jikalau tidak ada gugatan, maka 21 Juli MK memberitahukan, kemudian 22 Juli KPU RI memberitahukan ke KPU Provinsi Kabupaten-Kota, untuk menetapkan. “Jadi karena ini ada gugatan, maka mundur lagi,” jelasnya.

Diketahui, ribuan rakyat dari berbagai daerah sampai hari ini terus menuntut penyelenggara mendiskualifikasi gubernur – wakil gubernur terpilih Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim (Arinal-Nunik) dan menggelar Pilgub ulang melalui aksi demo dibeberapa titik seperti kantor KPUD kabupaten/kota dan kantor Sentra Gakkumdu. Sebab, gubernur – wakil gubernur terpilih Arinal-Nunik diduga telah melakukan politik uang yang dibiayai perusahaan PT Sugar Group Companies (SGC). (ron)

LEAVE A REPLY