BANDARLAMPUNG–Terkait polemik rolling pejabat yang dilakukan Wakil Walikota Yusuf Kohar, saat ia jenjabat Plt Walikota, semakin menjadi dan anggota Komisi I DPRD Kota Bandarkampung Barlian Mansyur dan Jauhari sepakat mengusulkan kepada pimpinan DPRD, untuk membentuk panitia khusus (Pansus) polemik pengangkatan Plt pejabat eselon II-eselon IV di lingkungan pemerintah setempat.

Usulan kedua anggota Komisi I tersebut disampaikan dalam rapat bersama pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandarlampung, Kamis (5/7/2018).

Menurut Jauhari prosedur yang dilakukan Yusuf Kohar saat menjabat Plt Walikota dengan merolling 59 pejabat eselon II sampai eselon IV, dinilai cacat administrasi, karena tidak sesuai aturan berlaku, seperti yang sampaikan pihak BKD dalam rapat.

Tindakan Yusuf Kohar kata dia bisa berakibat fatal. Pasalnya, jika pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut, telah mengeluarkan kebijakan, ataupun menggunakan anggaran padahal SK pengangkatan tidak prosedural, maka berimplikasi pidana. “Ini ada pelanggaraan cacat administrasi. Penertiban SPT para pejabat tidak sesuai aturan, secara hukum tata negara sudah melanggar, apalagi jika pejabat yang ditunjuk mulai kadis sampai lurah itu, sudah mengeluarkan kebijakan menandatangani Prona, atau menggunakan APBD, sedangkan SPT dan SK mereka tidak sesuai prosedur, bisa pidana itu,” ujarnya.

Legislator Gerindra mengusulkan pimpinan DPRD segera membentuk pansus, menyikapi pelanggaran yang dilakukan Plt Yusuf Kohar tersebut. Karena jika tidak disikapi, ini bisa menjadi preseden buruk kedepannya.
Anggota komisi I lainnya, Barlian Mansyur mengatakan, pengangkatan Plt pejabat eselon II sampai eselon IV oleh Yusuf Kohar merupakan keinginan pribadi Kohar yang dilakukan tanpa memenuhi kaidah aturan dan hukum administrasi negara.

Pasalnya, penerbitkan surat penempatan tugas (SPT) para pejabat tersebut tidak sesuai apa yang diatur dalam UU ASN, turunanya PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah , selanjutnya Perda nomor 7 tahun 2016 organisasi perangkat daerah, dan Perwali 64 tentang fungsi tugas dan dan peran BKD.

“Penerbitakan SPT dan SK pejabat itu kan ada mekanisme dan aturannya. Ini kita dengar sendiri di dengan rapat BKD ini, tidak ada satupun SPT yang diregistrasi, kemudian penerbitan SPT dan SK itu tidak melalui rapat baperjakat, dan di SPT dan SK itu tidak ada paraf persetujuan pejabat yang berwenang, langsung diteken Plt Yusuf Kohar,” tuturnya.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi Nu’man Abdi, Sekretaris BKD Wakidi mengatakan pihaknya tetap bekerja berdasarkan aturan mulai dari UU ASN, kemudian turunannya PP No. 18 tahun 2016 sampai dengan Perwali No. 64 tahun 2016 tentang tata kerja fungsi dan tugas BKD.

Wakidi dalam rapat yang didampingi Kabid Mutasi Ronal dan Kabid Organisasi Musa Sueb, menegaskan tidak pernah berstatmen Yusuf Kohar membuat SK palsu, akan tetapi proses penerbitan SPT para pejabat yang diangkat Plt diakui tidak sesuai peraturan karena tidak direister, dan tidak melaui baperjakat, dan tidak ada paraf pejabat berwenang.

Dihubungi, wakiwali Kota Bandarkampung Yusuf Kohar yang diminta komentarnya terkait rencana DPRD yang akan membentuk pansus menyikapi pelanggaran yang dilakukannya saat ia menjabat Plt Walikota Bandarlampung hanya menanggapinya santai.
“Mau pansus apa pensos terserah saja, pokoknya nak pansus nak pensos terserah sajalah, saya gak ada urusan,” kata dia,

Yusuf Kohar mengatakan apa yang dilakukan sekretaris Kota yang menandatangani Plt yang ada saat ini dinilai tidak sesuai aturan. Ini kan aneh, sekda membatalkan SK PLt, dan sekarang sekda tantangan SK Plt, harusnya kan itu kepala daerah, gimana ceritanya. Jadi biar saja mau pansus mau pensos biar masyarakat yang menilai,” tandasnya. (ron)

LEAVE A REPLY