BANDARLAMPUNG-Wakil walikota Bandarlampung, M Yusuf Kohar, dinilai telah mengabaikan dua rekomendasi dari DPRD Kota Bandarlampung dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Karenanya, DPRD menggelegar hearing seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dugaan pemalsuan dokumen surat pengangkatan pelaksana tugas oleh M Yusuf Kohar kepada puluhan pejabat pemkot saat menjabat sebagai PLt walikota.

Menurut Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi, Yusuf Kohar telak mengabaikan dua rekomendasi yang diberikan oleh DPRD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Beliau sudah mengabaikan 2 rekomendasi, dan yang parah rekomendasi dari BKN karena banyak aturan yang dilanggar oleh Pak Kohar,” ujar Wiyadi saat ditemui di lingkungan Kantor DPRD Bandarlampung, Selasa (3/7).

Kemudian, lanjut Wiyadi, surat pengangkatan Plt yang digunakan oleh Yusuf Kohar diduga inprosedural, lantaran tidak terdaftar di buku registrasi BKD.

Ditempat yang sama, Sekretaris BKD Kota Bandarlampung, Wakidi membenarkan statement Wiyadi. Menurut dia, dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam prosesi pengangkatan puluhan pejabat yang di Plt kan oleh Kohar. “Saya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengangkatan Plt oleh Bapak Yusuf Kohar beberapa waktu lalu,” ujar Wakidi di ruang lobi DPRD Bandarlampung.

Ia juga membenarkan bahwa penomoran surat yang dikeluarkan oleh Yusuf Kohar tidak ada yang terdaftar di buku registrasi BKD. “Bahkan nomornya itu salah, setiap SKPD punya kode yang berbeda, dan kode yang digunakan bukan merupakan kode nomor dari BKD,” tandasnya.

Dilain sisi, Wakil walikota Bandarlampung M Yusuf Kohar, membantah jika ia telah memalsukan dokumen pengangkatan para pejabat tersebut. “Mana berani saya malsukan dokumen. Itu yang buat BKD saya yang teken bersama kepala BKD, jadi itu dokumen negara, mana mungkin saya palsukan dan itu ada nomor registrasinya, jadi semua sudah jelas dan sesuai aturan,” kata dia. (ron)

LEAVE A REPLY