BANDARALMPUNG-Plt Walikota Bandarlampung M Yusuf Kohar, akan melakukan evaluasi terhadap Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Pasalnya, di Januari lalu sudah menggelar tender proyek, sementara ketersediaan anggaran belum bisa dipastikan, mengingat keuangan pemkot yang sejauh ini belum stabil.

“Ya, bukan jadi masalah tender di Janurai, tetapi kita lihat juga dana kita ada apa nggak, oarang sekarang ini saja mau bayar piutang yang 2016-2017 aja masih susah. Nah, Dinas PU sudah menggelar tender, harusnya dia koordinasi dong dengan keungan ada apa gak dananya,” jelas Yusuf Kohar di ruang kerjanya, kemarin (1/3).

Bahkan, terus Wakil Walikota Bandarlampung ini, saat ini masih banyak tungakan Dinas PU yang belum terbayarkan kepada pihak ke tiga. “Dengan pihak ketiga kan dari 2016-2017 itu masih ada, kita bukan mau menggagalkan pembangunan, tetapi kita lihat mana yang prioritas. Kalau bicara pembangunan umah dinas Wakil walikota itu, menurut saya belum penting-penting amat, jadi ya nanti saja, kalau dana kita ada kenapa ngak, namun saat ini masih banyak keperluan kita, termasuk bayar tukin (Tunjangan kinerja) pegawai, dana Biling (bina lingkungan), insentif RT, operasional puskesmas, camat dan lurah, ini dulu yang penting,”papar dia.

Pembangunan rumah dinas wakil walikota tersebut, terusnya, sejauh ini belum skala prioritas, jadi Dinas PU belum bisa membangunnya dan mengingat angaran pemkot juga tidak memungkinkan. “Saya bukan menggagalkan, tapi lihat skala prioritas. Yang jelas Dinas PU harus lapor jga dengan saya, karena saat ini Yusuf Kohar yang pimpinannya, apa un itu bagaimana saat ini dan mana yang sudah ditenderkan lapor dong dengan saya, pimpnan saat ini adalah Yusuf Kohar, saya perlu tau juga,” jelasnya.

”Saya juga perlu tau berapa paket yang ditenderkan di 2018 ini, Dinas PU harus lapor dengan saya, ini bukan karena apa-apa, tapi memang protabnya saya harus tau apa saja yang akan di bangun. Sehingga kalau sudah laporan, saya bisa tau mana saja nanti yang skala prioritas untuk di bangun tahun ini,” tandasnya.

Berdasarkan data pengumuman LPSE Kota Bandarlampung dua kegiatan pembangunan dua rumdis tersebut berada di satker dinas PU ekerjaan Bandarlampung menggunakan APBD tahun anggaran 2018.

Tender pembangunan rumah dinas wakil wali kota digelar lelang 13 Febuari, yang diikuti tujuh rekanan , dengan pemenang CV Gunung Perkison Jaya (GPJ) yang beralamat di Jalan Darusalam No.36 LK II RT 005 Segalamider – Kemiling – Bandar Lampung, dengan nilai penawaran Rp 2.499.600.000,00.

Sedangkan, Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD juga berada di satker PU dengan pemenang CV. Abdi Prima Jaya yang berada di Jalan Laks Martadinata Lk. III No. 23 RT. 036 Pesawahan Teluk Betung Selatan – Bandar Lampung, dengan harga penawaran Rp 2.485.540.000,00.

Sementara, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Bandar Lampung, Supardi menjelaskan jika sudah melewati tahap lelang pekerjaan akan tetap dilaksanakan. “Kalau kami, setelah dilelang ya akan kami laksanakan,” ujar Supardi. (yen)

LEAVE A REPLY