BANDARLAMPUNG-Polemik persoalan tanah di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, tepatnya di depan Perumahan Villa Citra, dalam rapat yang digelar di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, terungkap bahwa masalah tersebut biat pihak pengadilan yang memutuskan siapa pemilik yang sah.

Pasalnya, dalam mediasi pada Rabu (31/1) dari kedua belah pihak saling kliam, jika tanah ukuran 6.635 meter persegi tersebut, milik mereka. Hadir dalam rapat di Dinas Perkim, Dekrison, Kabid Perizinan dan Pemukiman, Kabag Hukum Pemkot, pihak Kepolisian Polresta, Polsek Tanjungkarang Timur (TkT), Babinkamtibmas dan juga ahli waris Agus Ahmad Baidewi dan juga Tina yang mengaku kepemilikan yang sah, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dekrison sebagai mediator, menerangkan didalam pertemuan itu terdapat beberapa point pembahasan yang menjadi agenda kali ini, diantaranya menanyakan kelegalan surat menyurat tanah tersebut yang dipedagang Agus Ahmad Baidawi sebagai Ahli Waris dan Tina. “Didalam pertemuam ini kami meminta agar Kedua belah pihak dapat menerangkan atas dasar apa kaliam mengklaim bahwa tanah tersebut milik kalian,” tanya dia.

Ahli waris tanah seluas 6.660 meter tersebut, Agus Ahmad Baidawi menerangkan bahwa, sebidang tanah iti telah diwariskak oleh H Dahlan (ayahanda Agus) untuk anak-anaknya pada November 2000. Lalu, tiba-tiba Tina mengklaim lahan mereka. Secara hukum bukti kepemilikam lahannya sah di mata negara karena memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah) sejak tahun 1953. “Ini surat tanah yang telah dikantongi pihak kami, secara hukum telah diakui kelegalannya di mata hukum,” tegasnya.

Menurut dia, alasan Tina mengklaim bahwa tanah tersebut karena mmilki duplikat sertifikat tanah. “Hanya bermodal duplikat sertifikat surat tanah tidak bisa untuk mengklaim bahwa itu tanah dia, kalau asli mana surat sertifikat aslinya” ungkapnya.

Senada dikatakan Agus, penasehat hukum (PH) Agus Ahmad Bahdaiwi. Muchzan Zain SH. Lahan yang menjadi hak ahli waris Hi. Dahlan itu yang akan dikuasai oleh pihak lain yang tidak ada asal-usul tanah tersebut. Pihaknya sudah menunggu dan menempati lahan tersebut selama 20 tahun, tidak ada masalah dan tiba-tiba ada Tina yang mengakui tanah itu miliknya.

“Kami sudah cek di BPN (Badan Pertanahan Nasional) sertifikat atas nama Bu Tina yang klaim tanah kami ini tidak ada dan tidak terdaftar. Kalau memang Bu Tina itu ada alas haknya yang sah, kita bertemu di pegadilan dan atas masalah ini, kami akan laporkan ke pihak berwajib,” ujarnya.

Dijelaskannya, lahan seluas 6.600 meter persegi ini, diwariskan H. Dahlan untuk anak-anaknya, salah satunya Agus Ahmad Baidawi. Pada November 2000, tiba-tiba Tina mengklaim lahan mereka. Secara hukum bukti kepemilikam lahannya sah di mata negara karena memiliki SKT. “Ini surat tanah yang telah dikantongi pihak kami, secara hukum telah diakui kelegalannya di mata hukum,” tegasnya.

Sementarau, Tina (Pengaku tanah Agus) berkilah bahwa tanah tersebut tekah sah dimilikinya sejak tahun 1994. “Itu tanah sudah saya beli sudah lama, sejak tahun 1994 waktu saya beli diatas tanah itu terdapat sekolah TK,” kata dia.

Dan dikatakan Tina, jika ia akan tetap melakukan pemagaran. “Pagar saya deadline sudah tiga bulan supaya lokasi dikosongkan, jangan ada yang jualan lagi, kalau ada pihak yang mau menggugat, silahkan, saya juga warga Indonesia,” ucapnya.

Kabid Perizinan dan Pemukiman, dinas Perkim Dekrison menjelaskan, jika semua pihak harus taat aturan dan jangan sampai membuat kegaduhan. “Jangan buat kegaduhan, kami disini memediasi, ini tanah bukan hak pemda, kami memastikan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Di lain sisi, ahli waris lainnya Albert Alam, yang juga Anggota Komisi III DPRD Bandarlampung mengatakan, jika Dinas Perkim dan BPN Bandarlampung tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan tanah tersebut milik Tina. Dengan alasan, hal tersebut berhak diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Heh, kalian ini tidak bisa menklaim bahwa tanah itu milik Tina, itu tugas bukan kalian yang melakukan tapi PTUN,” tegas dia. Senada diungkapkan Kabag hukum Pemkot Bandarlampung, Wan Abdurrahman, jika persoalan ini, biar pihak pengadilan yang menentukan, “Kita ini rapat biar semua claer, kalau tidak ada penyelesain, biar PTUN saja yang menjawab semuanya, ya, kalau mau beradu argumen di penagdilan, itu sudah tidak menjadi rahasia umum,” tandasnya. (ron)

LEAVE A REPLY