DLH Akan Sanksi Perumahan Raffles Rasidance

0
534

BANDARLAMPUNG-Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandarlampung, Siddik Ayogo, menjelaskan jika perumahan Raffles Residence yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Rajabasa, belum memiliki izin lingkungan hidup. Apalagi izin-izin lainnya.

Pasalnya, menurut mantan Kepala dinas komunikasi dan Informatika (Diskominfo) ini, izin lingkungan hidup adalah izin awal dari izin-izin prinsip lainnya. “Ya yang hearing kemarin ya, laporan staf saya belum ada itu, izin lingkungan dan izin lainnya, kalau memang nggak ada nanti akan kita tindak tegas, kalau benar akan kita stop dulu pembangunannya,” ujar Sidik Ayogo, Rabu (31/1).

Izin lingkungan, imbuhnya, adalah untuk rekomendasi izin-izin selanjutnya, karena untuk membangun perumahan, harus ada izin dampak mlingkungannya. Masalahnya, titik awal pembangunan perumahan ada pada lingkungan. “Jadi DLH bisa kaji dulu, apakah nanti ada dampak lingkungan, kalau tidak ada rekom dari kita nanti ada banjir, atau dia kena zona merah yang lokasinya tidak diboleh bangun perumahan, karena titik resapan air, kan perlu kita kaji semuanya,” paparnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil hearing di Komisi III DPRD Bandarlampung, bersama pengembang Perumahan Raffles Residence, pengembang perumahan elit tersebut tidak ada izin-izin prinsip sesuai aturan tata pemerintahan dalam pembangunan perumahan. “Ya berdasarkan kesimpulan rapat kami tadi sementara ini kita hentikan dulu pembangunannya,  sampai dia bisa memenuhi semua isi dan izin-izin apa yang direkomendasikan dinas terkait,” ujar Pimpinan rapat Komisi III DPRD Bandarlampung,  Ahmad Riza,  Senin (29/1) lalu.

Terungkap dalam hearing, anggota komisi III lainnya Yuhadi mengatakan, jika perumahan Raffles Residence tidak mengantongi izin dampak lingkungan hidup,  apalagi izin PIL banjir dan sebagainya.  “Ini kan perumahan sudah lama, apakah selama ini sudah ada drainase, embung dan juga apakah ada penghijauan sesuai isi rekom.  Karena perumahan ini, kami cek di dinas perkim pengakuannya saja belum ada, bagaimana ada izinnya, juga apakah PIL banjir dari Dinas PU dan izin lingkungan hidup sudah ada,” ujar Yuhadi.

Selanjutnya,  terus Yuhadi, dalam site plane ada kolam renang dan embun penampungan air hujan. “Ini ada kolam renang, tapi dalam siteplane tidak ada,  artinya dia harus mengurus izin ulang,  karena dalam siteplane awal hanya kiasan 3,6 hantar,  kolam renang belum termasuk. Ini PIL banjir belum dibuat, perumahan itu sebelum di bangun harus ada izin-izin tertentu dan izin prinsipnya,  bagaimana menciptakan kawasan yang hijau, namun di perumahan ini satu pohon pun belum ada.  Ini pengembang perumahan main-main dengan aturan yang dibuat penjor,  mereka mengindahkan aturan yang ada,  ini namanya pengembang mengkhianati peraturan pemkot,” paparnya. 

Senada diungkapkan Agusman Arief,  bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pengembang perumahan tersebut,  dan berkas pengajuan izin perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman tidak ada. “Ini jelas pelanggaran berat. Kita sepakat berikan rekom stop sementara pembangunannya, sampai semua selesai,  karena ada ketidak sesuaian antara fakta di lapangan dan tidak ada satu pun yang dijakankan. Semua persayaratan yang direkomkan pemkot tidak ada yang dijalankan, perumahan ini membangun dulu baru mengurus izin,  ini yang salah,  makanya harus tutup dulu,” tandasnya. 

Menanggapi hal ini,  Direktur,  Perumahan Raffles Residence Piey Mensana menjelaskan, pihaknya mencoba menaati aturan yang direkomendasikan pemkot. “Kami coba penuhi rekom dari pemkot,  saya kira untuk lingkungan hidup saya sudah ajukan UPL dan UKL, saya kira bisa cek,  kita mestinya dapat teguran dulu yang sifatnya membangun, tapi ini apa yang saya dapat saya seperti diadili,” jelasnya. “Dewan ini kan hanya bisa rekom saja, tindakannya kan tetap di walikota, nanti saya lapor walikota, mereka juga gak bisa main tutup-tutup saja, semua ada prosedurnya. Saya ini pengembang pemula, kami bangun semua total perumahan 182 unit,” tuturnya. (ron) 

LEAVE A REPLY