BANDARLAMPUNG-Berdasarkan hasil hearing (jejak pendapat) antara Komisi III DPRD Bandarlampung, Dinas Lingkungan Hidup bersama pengembang Perumahan Raffles Residence yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Rajabasa, dewan akan merekomendasikan penghentian pembangunan sementara.

Pasalnya, perumahan elit tersebut tidak mengindahkan isi dari rekomendasi peprizinan baik dari Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup. “Ya berdasarkan kesimpulan rapat kami tadi sementara ini kita hentikan dulu pembangunannya, sampai dia bisa memenuhi semua isi dan izin-izin apa yang direkomendasikan dinas terkait,” ujar Pimpinan rapat Komisi III DPRD Bandarlampung, Ahmad Riza, Senin (29/1).

Terungkap dalam hearing, anggota komisi III lainnya Yuhadi sempat bersitegang, lantaran durektur perumahan Raffles Residence Piey Mensana, seolah olah tidak memahami apa isi dari 7 poin dalam rekomendasi dalam rapat BKPRD. Bahkan, ia berkelit dengan alasan surat masuk penanggalan dari DPRD mendadak.

Dimana, pihak perumahan tidak memiliki izin dampak lingkungan hidup, apalagi izin PIL banjir. “Ini kan perumahan sudah lama, ya kan pak, apakah selama ini sudah ada drainase, embun dan juga apakah ada penghijauan sesuai isi rekom. Karena perumahan ini, kami cek di dinas perkim pengakuannya saja belum ada, bagaimana ada izinnya, juga apakah PIL banjir dari Dinas PU dan izin lingkungan hidup sudah ada,” ujar Yuhadi.

Selanjutnya, terus Yuhadi, dalam site plane ada kolam renang dan embun penampungan air hujan. “Ini ada kolam renang, tapi dalam siteplane tidak ada, artinya dia harus mengurus izin ulang, karena dalam siteplane awal hanya kiasan 3,6 hantar, kolam renang belum termasuk. Ini PIL banjir belum dibuat, perumahan itu sebelum di bangun harus ada izin-izin tertentu dan izin prinsipnya, bagaimana menciptakan kawasan yang hijau, namun di perumahan ini satu pohon pun belum ada. Ini pengembang perumahan main-main dengan aturan yang dibuat penjor, mereka mengindahkan aturan yang ada, ini namanya pengembang mengkhianati peraturan pemkot,” paparnya.

Senada diungkapkan Agusman Arief, bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pengembang perumahan tersebut, dan berkas pengajuan izin perumahan di Dinas Perumahan dan Pemukiman tidak ada. “Ini jelas pelanggaran berat. Kita sepakat berikan rekom stop sementara pembangunannya, sampai semua selesai, karena ada ketidak sesuaian antara fakta di lapangan dan tidak ada satu pun yang dijakankan. Semua persayaratan yang direkomkan pemkot tidak ada yang dijalankan, perumahan ini membangun dulu baru mengurus izin, ini yang salah, makanya harus tutup dulu,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Arwan Arifin Kabid Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, menegaskan, jika semua perizinan lingkungan tidak ada dan semua ini harus dan wajib hukumnya palagi izin lingkungan.
Nah, jika tidak dokumen lingkungan hidup, maka sesuai Undang-undang No. 32 sanksinya adalah pidana.

“Dalam aturan itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu wajib memenuhi 30 persen dari total kiasan lahan, ini harus muncul sebelum dibangun, termasuk drainasenya kemana arah mengiranya, sebelum bangun lengkapi dulu dan juga perlu ada penghijauan. Kalau tanahnya curam harus ada embung dan talud, ini penting untuk perbaikan lingkungan, sehingga tidak terjadi bencana alam, supaya tercipta lingkungan yang lestari,” benarnya.

Menanggapi hal ini, Direktur, Perumahan Raffles Residence Piey Mensana menjelaskan, pihaknya mencoba menaati aturan yang direkomendasikan pemkot. “Kami coba penuhi rekom dari pemkot, saya kira untuk lingkungan hidup saya sudah ajukan UPL dan UKL, saya kira bisa cek, kita mestinya dapat teguran dulu yang sifatnya membangun, tapi ini apa yang saya dapat saya seperti diadili,” jelasnya.

“Dewan ini kan hanya bisa rekam saja, tindakannya kan tetap di walikota, nanti saya lapor walikota, mereka juga gak bisa main tutup-tutup saja, semua ada prosedurnya. Saya ini pengembang pemula, kami bangun semua total perumahan 182 unit,” tuturnya. (ton)

LEAVE A REPLY