Pedagang Sebut Pendi Koordinator Jual-Beli Kios Pasar Wayhalim

0
806

BANDARLAMPUNG-Ada yang menarik dalam polemik pedagang Pasar Prumnas Wayhalim, dimakan puluhan pedagang yang tidak mendapatkan kios dagang. Para pedagang yang bertandang ke DPRD Kota Bandarlampung, Kamis (25/1) mengaku jika ada oknum petugas Satuan pasar Pendi menjadi koordinator jual beli kios dan hamparan pasar Wayhalim.

Salah satu pedagang Sembako Pasar Way Halim Sumarto menyebut security Pasar Way Halim sebagai makelar praktik jual beli kios, yang juga dimonitor oleh UPT Pasar Pane.

Pasalnya, sebelum pelelangan kios bergulir dirinya ditawarkan oleh security Pasar Way Halim Pendi, untuk menjual kiosnya. Tidak tanggung-tanggung, security yang diceritakan Sumarto pun mengiming-imingi duit sebanyak Rp40 juta dengan syarat kios miliknya beralih kepemilikan. “Iya saya tidak mau lah mas, saya berdagang ini untuk seumur hidup, bukannya untuk sementara, masa dengan duit Rp 40 juta saya disuruh hengkang dari kios yang telah memberika makan keluarga saya,” ungkapnya.

Ironis, walau pun menolak tetap saja dirinya tidak memeroleh kios saat pengundian berlangsung. Padahal, secara hukum salah satu kios sah miliknya. “Ko saya bisa tidak dapet, padahak sebelum pengundian nama sayabada, ko waktu pengundian nama saya ada,” jelasnya.

Kendai demikian, dirinya terus berupaya untuk merebut lapak kios haknya untuk menyambung hidupnya beserta keluarga.

“Sampai kapan pun, saya akan terus berupaya untuk merebut hak saya yang dirampas,” tandasnya.

Senada dikatakan Dedi, pedagang busana bahwa, sebelum pengundian kios lapak hamparannya sempat ditawar oleh security Pasar Way Halim untuk dijual dengan nomonal Rp1-10 Juta. “Lapak saya ini pernah ditawar sama Sucerity itu mas, lapak saya kan hamparan bukan lapak tentunya lebih murah dikisaran harga Rp1-10 Juta,” paparnya.

Karena berkat lapak hamparan itu telah menghidupi keluarganya selama belasan tahun, akhirnya lapak itu tidak dijual. Selaim itu, dirinya pun mengungkap borok lainnya yakni saat pengisian formulir sebagai penerima lapak hamparan dirinya dikenakan uang sebesar Rp 250 ribu.

“Ini semua kawan-kawan saya telah membeei uang sebesar Rp 250 ribu untuk mengisi formulir sebagai penerima lapak, tapi formulir sudah saya isi ko saya tidak mendapatkan lapak,” bebernya.

Kepada awak media, belasan pedagang mengaku tidak ingin ikut campur terkait adanya permainan yang dilakukan oknum pengelola pasar, pejabat pemerintah dan anggota DPRD Bandarlampung. Yang mereka inginkan, hanya kebijaksanaan dari pemerintah agar mereka bisa kembali berdagang di pasar perumnas Way Halim seperti ketika belum diperbaiki dengan anggaran Rp9 miliyar lebih.

Disela-sela wawancara kepada awak media, meski para pedagang tidak menyebut langsung nama-nama anggota DPRD yang disebut menerima jatah dari proyek pembangunan pasar tersebut, namun para pedagang mengatakan dari 230 kios yang baru dibangun ada lima kios berukuran istimewa yakni berkururan 4 x 4 meter, sementara yang lain berukuran 1,85 x 3 meter.

Belasan pedagang mengatakan, sebelum ke gedung DPRD mereka terlebih dulu ke kantor pemerintah kota dan rumah pribadi Walikota.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Bandarlampung Poltak Aritonang meminta agar pihak berwajib untuk menelusuri siapa saja oknum petinggi pemerintah dan lima oknum anggota DPRD yang disebut-sebut menerima kios dan ikut bermain dalam penempatan para pedagang baru. Sebab, jika benar ada oknum yang bermain, artinya oknum tersebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kita sangat setuju aparat penegak hukum mau menyelidiki siapa-siapa saja yang bermain sehingga menimbulkan kericuhan pedagang. Jika benar ada yang bermain, itu jelas pelanggaran. Menginggat pasar itu dibangun menggunakan APBN 2017, jadi jika ada yang mendapatkan keuntungan dari proyek itu baik mendapatkan kios ataupun uang dari hasil jual-beli harus mempertanggungjawabkannya sesuai undang-undang yang berlaku,” tuturnya.

Diketahui, pada 2017 lalu pemerintah pusat mengguyur dana segar yang dialokasikan untuk pembangunan kontruksi fisik pasar perumnas Wayhalim yang dikerjakan PT. Haberka Mitra Persada dengan pagu Rp9.122.250.000 dengan tanggal kontrak 31 Agustus 2017 dan berakhir 28 Desember 2017. Sebelum dibangun kios pasar perumnas Way Halim sebanyak 180, namun setelah direnovasi bertambah menjadi 230 kios. Meski terjadi penambahan sebanyak 50 kios, sekitar 40 pedagang lama tidak mendapatkan kiosnya kembali. (ron)

LEAVE A REPLY