Cadangan Air Menipis, Minta Hutan Dijaga

0
329

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo berpesan agar hutan Lampung dijaga dan dilestarikan karena memengaruhi cadangan air waduk pertanian. Hutan di Provinsi Lampung, ujar gubernur, 28,45 % dari luas daratan Lampung. Namun sekitar 50 % kondisinya dalam keadaan rusak. 
Untuk mengantisipasi itu, gubernur melakukan konsolidasi para pemangku kehutanan Lampung dengan memantapkan sinergi seluruh unsur kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Tujuannya untuk melestarikan hutan serta pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. “Lampung akan memiliki waduk baru, tetapi yang dikhawatirkan ketika waduk telah jadi dan keren, namun tidak ada airnya. Waduk tidak akan ada gunanya apabila tidak memiliki air, oleh karenanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para rimbawan dan mitra KPH untuk menjaganya. Untuk itu,  saya berterima kasih kepada bapak semua, sehingga pertanian Lampung mampu meningkat dan menempatkan Lampung pada peringkat 4 (empat) surplus beras secara nasional,” kata gubernur.
Dengan menjaga hutan, jelas gubernur, akan berdampak pada salah satu program strategis Lampung yakni ketahanan pangan. Sejauh ini, Lampung dinilai berhasil dan menorehkan prestasi dalam ketahanan pangan, bahkan mampu menjadi pemasok beras di sejumlah daerah di Sumatera. 
Provinsi Lampung memang khas dibanding provinsi lain karena memiliki lokasi yang sangat strategis dan menjadi gerbang pulau sumatera. Lampung juga menjadi salah satu ujung tombak pertanian dengan didukung keberadaan hutannya.
“Kita harus menjadi contoh bagi Provinsi lain terkait keberadaan hutan ditengah-tengah masyarakat modern. Untuk itu, saya mengumpulkan bapak semua dalam acara ini untuk meningkatkan sinergitas dalam menjaga kelestarian hutan serta pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya.
Dalam kepeduliannya, gubernur menyerahkan honorarium 2 bulan sebesar Rp500 juta kepada 1000 orang mitra kesatuan pengelolaan hutan (KPH) se-Lampung dan biaya operasional penyuluh kehutanan sekitar Rp78 juta untuk 137 orang koordinator penyuluh KPH se- Lampung. Dana ini bersumber dari APBD (sebesar Rp250 ribu) dan dana APBN (Rp370 ribu).
“Karena menjaga hutan merupakan bagian yang fundamental dari program strategis. Oleh karenanya, saya merasa bahagia dan bangga karena mampu bertemu secara langsung dengan para mitra PKH dan rimbawan Se-Provinsi Lampung,” kata Ridho.  (hms)

LEAVE A REPLY