Hak Interpelasi Terancam Batal Rekanan Bakal Duduki DPRD Lampura

0
200
TEMUI KEDUA DPRD. Sejumlah rekanan di Lampung Utara saat menemui ketua DPRD Hi Rachmat Hartono dan ketua Tim Kerja Aliran Kasda Herwan Mega, Senin (13/11). Foto: Riduan

KOTABUMI—Agaknya penggunaan hak interpelasi yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara (Lampura) bakal menemui jalan buntu. Pasalnya, dalam dua kali pimpinan dewan melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) bersama fraksi-fraksi, selalu korum rapat tidak terpenuhi.
”Rapim pertama hanya dihadiri oleh Fraksi PKB, PDIP dan Fraksi Demokrat. Sedangkan undangan Rapim kedua hanya dihadiri oleh Fraksi PAN, PDIP dan Fraksi Demokrat,” ujar Ketua DPRD Lampura Hi Rachmat Hartono, didampingi Ketua Tim Kerja Tersendatnya Kas Daerah (Kasda) Herwan Mega, Rendy Apriansyah, seusai menggelar pertemuan dengan pihak rekanan, Senin (13/11).
Sementara, lanjut Rachmat, setiap anggota DPRD memiliki hak yang sama dalam menghadiri setiap rapat termasuk rapat pimpinan. ”Lembaga DPRD ini, kolektif koligial, setiap anggota memiliki hak untuk hadir atau tidak dalam setiap rapat,” terangnya.
Meski begitu, Rachmat menyatakan, pihaknya akan kembali melaksanakan Rapim dengan mengundang fraksi-fraksi yang ada di lembaga wakil rakyat tersebut. ”Kita akan undang kembali dalam waktu dekat ini,”imbuhnya.
Sementara itu Ketua Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) Erfan Zen, didampingi sejumlah rekanan menyatakan, pihaknya tidak bosan-bosannya menanyakan tindaklanjut dari laporan pihaknya ke DPRD Lampura.
”Kehadiran kami ke gedung dewan ini, untuk mempertanyakan tindaklanjut dari aksi (Demonstrasi, Red) yang kami lakukan. Namun sampai saat ini, kami lihat tidak pernah korum dalam rangka menindaklanjuti ke arah hak interpelasi,”katanya.
Lebih lanjut dia menegaskan, jika sampai dalam Rapim ketiga tidak juga korum rapat terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan tindakan di luar kendali dengan memaksa menduduki kantor DPRD, sehingga para pimpinan fraksi dapat hadir.
”Ada apa pimpinan fraksi tidak hadir dalam? Tidak menutup kemungkinan kita akan lakukan aksi lanjutan,”pungkasnya diamini rekanan lainnya.
Tersiar isu dalam dialog singkat antara ketua DPRD Lampura dengan para rekanan yang tergabung dalam K2LUB, bahwa setelah pembayaran proyek Tahap I (uang muka) maka pembayaran tahap II(PHO) akan tersendat dan akan dibayarkan tahun 2018.
Terkait itu, Gundala, anggota K2LUB lainnya, mengatakan bahwa pencairan uang proyek tahap I dan II harus dilakukan tahun 2017. Jika tidak dilakukan maka hal ini sama saja menggiring para kontraktor ke dalam jeruji besi.
” Pemkab sama sekali tak memiliki celah hukum untuk membayar hak para kontraktor pada tahun 2018 mendatang. Sebab, tak ada satu butir pun yang terdapat dalam kontrak kerja yang dapat membenarkan rencana kebijakan tersebut,”tegasnya.
Pantauan di ruang kerja ketua DPRD Rachmat Hartono didampingi Ketua Tim Kerja Aliran Kasda Lampura Herwan Mega, serta enam orang anggota K2LUB yakni Ervan Zen, Edy Abizar, Mahendra Rizki, Gundala, dan Mirza ini berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. (rid)

LEAVE A REPLY