Fraksi Hanura Membangun DPRD Tubaba WO

0
201
RAPAT PARIPURNA. Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad SP menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tubaba Tahun 2017-2022 dan Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Tubaba saat rapat paripurna, Senin (13/11). Foto: Ist

PANARAGAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar rapat paripurna  dalam rangka pembicaraan tahap satu atas Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan penyampaian KUA-PPAS Kabupaten Tubaba tahun 2018. Sayang, rapat diwarnai insiden Walk Out (WO) oleh Fraksi Hanura Membangun.

Insiden pada paripurna yang dihadiri oleh 24 dari 30 anggota DPRD Tubaba, Senin (13/10) itu, menyusul ditolaknya pendapat Persetujuan Ketua Fraksi Hanura Membangun, Sudirwan SSos oleh pimpinan rapat paripurna yang pimpin oleh Wakil Ketua I, Yantoni.

“Menurut saya persetujuan kuorum rapat paripurna harus terlebih dahulu mendapat persetujuan fraksi-fraksi yang ada, baru kemudian difloorkan ke paripurna. Artinya satu per satu fraksi harus ditanya dulu terkait persetujuan penyampaian RPJMD tersebut,” ungkapnya.

Dalam paripurna, Sudirwan mengatakan, persetujuan dalam rapat paripurna bukanlah hal yang seremonial. Akan tetapi memiliki tanggung jawab politik dan profesionalitas kepada masyarakat yang diwakilinya di gedung wakil rakyat.

“Fraksi adalah perpanjangan tangan partai di DPRD yang mengemban amanah rakyat. untuk itu suara fraksi merupakan suara partai yang sekaligus juga suara rakyat. Kalau pendapat fraksi kami tidak diterima ya kami WO saja, dengan demikian fraksi kami secara politik tidak bertanggung jawab atas persetujuannya,” imbuhnya.

Sementara itu Yantoni melalui sambungan telepon selulernya mengatakan, insiden WO Fraksi Hanura Membangun,dalam sidang paripurna itu hal yang biasa dan miss komunikasi saja. “Ya biasalah aksi WO itu biasa, miss komunikasi aja,” singkatnya. 

Sebelumnya, Bupati Tubaba, Umar Ahmad menyampaikan ungkapan terima kasih kepada selurah fraksi DPRD Tubaba yang telah berkenan melaksanakan pembahasan serta memberikan pandangan atas raperda yang telah diajukan yaitu raperda tentang RPJMD tahun 2017-2022.

Lanjut Umar, pihaknya juga menyampaikan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tubaba Tahun Anggaran 2018.

“Dengan segala kerendahan hati kami pun tetap menyadari bahwa dokumen dimaksud masih memerlukan berbagai penyempurnaan, dan karenanya kami sangat berharap agar jajaran DPRD berkenan memberikan saran dan masukan, sebagai salah satu wujud tanggung jawab kita bersama dalam mempertegas arah dan tujuan pembangunan di daerah yang sama-sama kita banggakan ini,” harapnya. (ton/tom)

LEAVE A REPLY