Wow.. DPRD Nilai Seluruh Gerai Chandra Melanggar

0
433

BANDARLAMPUNG-Kemudahan investasi di Kota Bandarlampung, baiknya jangan dicederai dengan pelanggaran aturan yang berlaku. Apalagi, sampai berimbas pada kemacetan lalulintas.

Nah, bertambahnya gerai usaha retail milik Chandra, menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Bandarlampung, Barlian Mansyur, memang dampak ekonominya dirasakan karena dapat mengurangi pengangguran. Namun, secara kasatĀ  mata hampir seluruh gerai chandra melanggar garis spadan bangunan (GSB) dan ada yang melanggar Garis Spadan Sungai (GSS).

“Bangunanan Chandra itu yang saya nilai mereka melanggar GSB. kalau tidak percaya coba ukur ulang itu bangunanya. Apalagi adanya gerai baru yang di Jalan Pangeran Antasari, itu ambah volume kemacetan lalulintas, ditambah di setelah itu jalan Marotai, jelas nambah macet Antasari, kami ini liat dan kami ini tau aturan,” ujar Barlian Mansyur, di ruang kerjanya kemarin.

Pertanyaannya, lanjut politisi Golkar ini, kenapa ada pebiaran dari pihak satker serta tidak ada action? “Inilah yang harus di perbaiki, SDM harus dibenahi dan kenapa juga gerai itu tidak mundur sedikit. Oleh karena itu kalau ada outlet atau gerai yang melangar harus dirobohkan dan di bongkar, sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.

Gerai Chandra, seperti di perempatan Pahoman, Antasari, Telukbetung, depan Jalan Ikan Bawal, di Way Halim itu juga melangar dan izin Andalalin itu adalah izin yang merupaka syarat teknis untuk izin-izin selanjutnya, secara administrasi semua izin harus dipeuhi supaya tidak melaggar dan singkron.

“Kami bukan menghambat investasi, dan Chandara buka di mana-manatm itu bagus mengurangi pengangguran, tetapi jangan sampai kebijakan pak walikota dan kemudahan investasi yang diberikan dicederai oleh pengusaha dengan melanggar aturan dan Chadra jangan menyalah gunakan kebijakan ini,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD setempat Nu”man Abdi menjelaskan, usaha pemkot untuk mengurai kemacetan sudah sangat baik, dan terutama dengan dibangunnya beberapa flyover di titik yang dinilai tingkat kemacetan tinggi.

Tetapi sayangnya, hal ini tidak di dukung, oleh dunia usaha, salah satu contohnya di ruas jalan Gajahmada sampai Jalan Atasari, pemkotĀ  membangun flyover di ruas jalan itu, tapi para pengusaha hanya memamfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Jadi usaha yang mereka buka di ruas jalan trersebut, kontra-diktif dengan apa yang dilakukan pemkot. Usaha retail mereka itu, tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Sepetinya, secara sekilas kasat mata, bahwa bangunan tersebut melanggar GSB dan diduga berdampak kemacetan,” jelasnya.(ron)

LEAVE A REPLY