Pansus LKPj APBD Tahun 2016, Sebut Serapan Anggaran Kegiatan Rutin Tinggi

0
270

METRO-Panitia Khusus (Pansus) LKPj APBD tahun 2016 pada DPRD Kota Metro menyebutkan, berdasarkan rasio belanja operasi terhadap total belanja pada APBD tahun 2016 sebesar 71,48 persen. Jumlah tersebut, mengindikasikan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin.
Hal itu, disampaikan Ketua Pansus LKPj APBD tahun 2016 pada DPRD Kota Metro, Drs Nasriyanto Effendi, di hadapan Rapat Paripurna Pembahasan LKPj APBD tahun 2016, Selasa (1/8). “Berdasarkan rasio belanja operasi terhadap total belanja pada APBD tahun 2016 sebesar 71,48 persen. Jumlah tersebut, mengindikasikan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin,” kata Nasriyanto.

Nasriyanto juga menambahkan, meskipun pendapatan pada APBD tahun 2016 meningkat 23,80 persen atau Rp903,979 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp730,210 miliar lebih, namun berdasarkan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan sebesar 78,74 persen. “Dari jumlah itu, mengindikasikan bahwa ketergantungan Pemkot Metro terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi,” paparnya.

Politisi PKS itu berharap, Pemkot Metro dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan. “Pemkot Metro harus dapat meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Pada bagian lain, Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi atau catatan terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya, pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar dapat mengkaji ulang pengelolaann dana DAK pada beberapa SKPD, agar lebih pro aktif pada pemerintah pusat, agar dana DAK yang belum tercatat dapat segera diterima oleh Pemkot Metro.

Pansus juga meminta Pemkot Metro meninjau ulang rencana perbaikan jalan Walet di Kelurahan Purwosari Metro Utara yang sebelumnya akan dilakukan dengan konstruksi rigid (cor), diganti dengan konstruksi hotmix. “Ini untuk menghindari kecemburuan antar wilayah, karena jalan tersebut merupakan jalan lingkungan,” ucap Nasriyanto.

Terakhir, Pansus juga meminta agar penempatan aparatur pegawai harus proporsional dan profesional sesuai dengan mekanisme dan Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara. (son)

LEAVE A REPLY