Prekrutan 30 Tenaga Dishub Diprioritaskan THL/PNS

0
343

KOTABUMI-Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi(Rakor) pada bulan Juli 2017 lalu dan berdasarkan Intruksi Bupati Lampung Utara(Lampura) Hi. Agung Ilmu Mangkunegara agar Dinas Perhubungan(Dishub) Lampura melakukan penambahan tenaga kerja dibidang lalulintas.
Untuk itu Dishub Lampura melakukan perekrutan untuk 30 orang yang diprioritaskan dari Tenaga Harian Lepas(THL) atau Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang ingin pindah ke Dishub. “Perintah ini selain disampaikan pak Bupati Lampura Hi Agung Ilmu Mangkunegara saat Rakor juga disampaikan melalui lisan usai Rakor. Untuk kreterianya harus THL atau PNS dengan tinggi badan minimal 168 cm dan umur Maksimal 35 tahun. Pendidikan minimal SMA dan berdomisili di Lampura. Perekrutan THL/PNS ini juga kita lakukan secara transparan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Lampura H.M.Basirun Ali, Selasa (1/8).

Perekrutan 30 THL atau PNS ini lanjut Basirun, dilakukan karena jumlah tenaga lalulintas di Dishub hanya 38 orang. Sementara jumlah titik yang harus di jaga ada 52 titik yang harus di Pam dan tersebar di seluruh wilayah Lampura khususnya wilayah Kota.
Sebelumnya Bupati Lampura menginstruksikan agar Dishub melakukan penambahan 25 tenaga lalulintas saja, namun jika dihitung dari jumlah titik dan satu orang komando perlu dilakukan penambahan sebanyak 30 orang. “Tenaga lalulintas kita ini kurang. Sudah saya koordinasikan ke pak Sekkab Samsir dan Alhamdulillah di setujui. Kita ambil dari THL ini agar kelancaran lalulintas kita bisa terpenuhi,” kata dia.

Sebelumnya THL sendiri diambil dari Satuan Kerja(Satker) yang ada dilingkup Pemkab Lampura. Namun hingga saat ini belum ada Satker yang mengajukan THLnya, mengingat saat ini jumlah THL sudah minim, karena sebelumnya banyak THL yang sudah ditarik ke Satpol-PP.
Sementara ada THL lainnya namun tidak memenuhi persyaratan seperti tinggi badan dan umur. “Tinggi badan dan usia inilah yang sangat fatal. Banyak THL yang umurnya sudah 40 tahun. Perekrutan ini tidak ada dana itu semua dilakukan secara gratis. Nggak ada yang beginilah, begitulah yang penting dia memenuhi syarat,” terang Basirun.

Ditambahkan Basirun, jika memang THLnya minim akan diambil dari TKS(Tenaga Kerja Sukarela) yang ada dilingkup Dinas Perhubungan.
Karena sebelumnya para TKS Dishub yang ada di Simpang Propau dan Pasar Sentral itu ditarik ke Provinsi dan saat ini mereka dirumahkan. Kemungkinan besar mereka akan ditarik untuk membantu mengatur lalulintas.
“TKS dari Dishub yang di rumahkan dan memenuhi persyaratan kemungkinan besar akan kita tarik. Semua sudah kita lakukan secara transparan dan dibuka saat Rakor. Kalau ada yang bilang itu tidak transparan mau transparan bagaimana lagi,”cetusnya.(ria)

LEAVE A REPLY