DPD-RI Bawa Masalah Lahan Waydadi ke BAP ,Perwakilan Pemprov Tak Hadiri Diskusi

0
665

BANDARLAMPUNG -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Lampung akan membawa masalah sengeketa lahan Waydadi ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP).

Anggota DPD RI Perwakilan Lampung, Andi Surya saat dihubungi kemarin mengatakan pihaknya akan membantu agar masyarakat Waydadi mendapatkan kejelasan hukum atas tanah yang ditempatinya. Salah satunya, adalah dengan melaporkan masalah sengketa kepemilikan lahan antara warga dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada BAP, di Jakarta.

Ia menjelaskan, BAP adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap. Salah satu tugasnya adalah, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan malaadministrasi dalam pelayanan publik.

“Ke depan, kami akan minta agar masyarakat mampu membuat dokumen pengaduan kepada DPD RI Perwakilan Lampung, agar mekanismenya dapat berjalan,” jelasnya usai diskusi publik bersama perwakilan BPN setempat dan masyarakat Waydadi di kantor DPD, kemarin.

Menurutnya, terjadi benturan kebijakan antar sejumlah pihak terkait kepemilikan dan peruntukan lahan Waydadi. Menurut warga, lahan Waydadi sudah dihibahkan ke warga penggarap melalui SK Mendagri No.BTU.3.50/3.80 tanggal 26 Maret 1980 yang diteken Dirjen Agraria Daryono.

Sebaliknya, hingga Juli 2017 aset tersebut, masih tercatat sebagai milik Pemprov Lampung di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, langkah pelepasannya harus diatur melalui, PMK No. 50 PMK.06 th 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Sedikit saja bertindak tak cermat, semisal melepas aset tersebut tanpa ada Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke Kas Daerah, pejabat yang berwenang dan kepala daerah dapat berujung di penjara. 

“Persoalan ini sudah ada titik terang, namun tinggal sedikit saja diurai benang kusutnya. Saya jamin, masyarakat bisa mendapatkan haknya. Ke depan, saya imbau agar dapat menahan diri, dan tidak anarkis,” katanya.

Dialog bertema `Waydadi, Apa Yang Terjadi`, dengan menghadirkan berbagai stakeholder yang terlibat, mulai dari Pemprov Lampung, Pemkot Bandarlampung, BPN Lampung dan perwakilan kelompok masyarakat (pokmas) Waydadi.

Sayang, perwakilan dari Pemprov Lampung, tidak hadir dalam diskusi yang dihelat di Kantor DPD RI Perwakilan Lampung di Bandarlampung itu.

Menurut Anggota DPD RI, Andi Surya pihaknya sudah mengundang Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah, berikut Karo Perlengkapan sejak beberapa waktu lalu untuk hadir. Ketika acara akan dimulai, mendadak pihak pemprov membatalkan untuk hadir.

“Sayang sekali Pemprov Lampung tidak hadir, padahal melalui diskusi ini diharapkan memberikan titik terang terkait pengelolaan lahan Waydadi,” kata Andi Surya

Senada dengan, perwakilan warga Waydadi, Armen yang menilai Pemprov bersikap tidak jantan dengan menolak mengirimkan perwakilannya di diskusi publik tersebut.

“Kecewa, Pemprov tidak datang ya. Disini kami berharap pemprov dapat mencari titik temu, dengan penolakan warga Waydadi untuk membayar biaya pelepasan lahan,” demikian katanya. (bri)

LEAVE A REPLY