Yasonna Akui Ada Pemerasan //Juga Pembiaran di Rutan Pekanbaru//

0
551

PEKANBARU – Menkum HAM, Yasonna H Laoly mengunjungi Rutan Klas II Pekanbaru berdialog dengan tahanan dan napi. Sejumlah kebobobrokan yang ada disampaikan ke media.

“Saya tadi sudah berdialog dengan penghuni Rutan dan melihat kondisi seluruh ruangan yang ada. Ruangan kecil dipaksa untuk beramai-ramai. Sangat luar biasa kondisinya di sini,” kata Yasonna dengan nana geram, Minggu (7/5).

Yasonna membeberkan, dia mengakui adanya perilaku pegawai rutan yang memukul tahanan dan napi. Ada unsur kesengajaan agar sel dipaksakan melebihi dari kapasitas agar para napi dan tahanan merasa gerah.

“Kalau sudah merasa gerah, nanti akan ada minta pindah ruangan. Di sinilah adanya pungli yang dilakukan pegawai Rutan,” kata Yasonna.

Untuk pindah ruangan, kata Yasonna, maka pegawai Rutan meminta uang dengan jumlah jutaan rupiah. Ini belum lagi urusan jam besuk yang juga dilakukan pungli.

“Staf Rutan sengaja membiarkan ruangan begitu padat untuk diperas. Memang, Rutan ini kapasitasnya sekitar 3.00-aan, tapi disi 1.800-an. Ini sudah melebihi 600 persen,” kata Yasonna.

“Ini memang persoalan seluruh Rutan dan LP di Indonesia. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan,” kata Yasonna.

Mestinya kondisi seperti itu, kata Yasonna, harus sudah didekteksi sejak dini. “Di Riau ini Rutan dan lembaga pemasyarakatan hanya berkapasitas 2.000, tapi dihuni 10 ribu,” kata Yasonna.

“Kami akan mencari terkait over kapasitas ini. Mau tidak mau, harus ada tambahan bangunan di Riau ini, dan di seluruh Indonesia,” kata Yasonna.

Di sisi lain, Komisi III DPR akan memanggil Menteri Yasonna H Laoly pada pekan depan. Dalam pemanggilan tersebut, Komisi III akan membahas persoalan pengelolaan LP dan Rutan.

“Ya (dipanggil) pekan depan usai reses,” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo saat berbincang, Minggu (7/5).

Bambang Soesatyo mengatakan, kinerja Kemenkum HAM sangat buruk dalam mengurusi LP. Hal itu dibuktikan kerusuhan di dalam LP dan Rutan terus terjadi selama setahun. Puncaknya, kasus narapidana yang melarikan diri di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/5).

“Sehari Sebelumnya, atau pada Kamis (4/5) sekitar pukul 15.30 WIB, LP Bentiring di Bengkulu juga dilanda kerusuhan, ketika ratusan narapidana terlibat bentrok fisik di dalam blok tindak pidana narkoba. Pada Kamis 2 Maret 2017, LP Jambi juga dilanda kerusuhan,” ujar dia.

Kendati begitu, ia meminta pihak Kemenkum HAM tak mengeluh soal kelebihan kapasitas LP. Sebab, kelebihan kapasitas LP sudah isu lama yang harus diperbaiki sejak tahun 2016. Saat itu, LP Banceuy di Bandung dan LP Kerobokan di Bali terjadi kerusuhan narapidana.

“Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkum HAM sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh. Kemenkum HAM seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP. Namun, Kemenkum HAM tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi. Ini menjadi bukti untuk menilai buruknya kinerja Kemenkumham dalam konteks pembenahan LP. Karena itu, Komisi III DPR mendesak Kemenkum HAM untuk berhenti mengeluh, dan mulailah bekerja membenahi LP,” tutup dia. (cha/fjp/dtk)

LEAVE A REPLY